Oleh : wawanti
Menjelang ramadhan 2024 masyarakat disuguhi dengan harga kebutuhan bahan pokok yang naik,seperti beras, telur, minyak goreng dan lain-lainnya. Begitupula menjelang lebaran, masyarakat dihadapkan dengan naiknya tarif tol. Dikutip dari kompas.com bahwa tol jakarta-cikampek dan jalan layang Mohammed bin Zayed (MBZ) dan beberapa ruas tol dalam kota Jakarta misalnya, mengalami penyesuaian tarif. Berdasarkan Mentri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 250/KPTS/M/2024, mulai 9 Maret 2024 pukul 00.00wib diberlakukan tarif tol baru. Tarif kenaikan tol gelombang I dari Rp20.000 menjadi Rp27.000, gelombang II dan III dari Rp 30.000 menjadi Rp 40.500, gelombang IV dan V dari Rp 40.000 menjadi Rp 54.000.
Kenaikan tarif tol yang sangat tinggi ini memberatkan masyarakat, karena jalan tol ini sebagai penghubung cepat perjalanan antar kota. Hingga awal 2022, BPJT menyatakan sepanjang lebih dari 2.499,06 km jalan tol telah beroperasi di Indonesia. Sayangnya, ribuan km ruas jalan ini tidaklah gratis. Masyarakat mengeluhkan naiknya tarif tol tidak sepadan dengan kualitas jalan-jalan yang kurang penerangannya, rusak disana-sini, dan lain sebagainya.
Sudah jamak diketahui, dalam membangun jalan tol, pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta. Mereka (perusahaan asing/swasta) menanamkan investasi pada proyek yang menjanjikan tersebut. Ini mereka lakukan sesuai dengan konsep kerja sama pemerintah dengan swasta (KPS) atau saat ini disebut kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Proyek jalan tol ini hanya dijadikan bisnis dan mencari keuntungan bagi para pihak yang punya modal dan investor asing. Pemerintah menggandeng mereka karena tidak cukup modal dan tidak punya alat-alat kontruksi, beserta juga lahan.
Begitulah negara kapitalis yang menginginkan segalanya demi keuntungan segelintir orang saja, tidak memikirkan rakyat yang membutuhkan fasilitas negara yang murah.
Jalan tol adalah fasilitas umum yang diperuntukan semua orang. Negara tidak hanya berkewajiban membangun fasilitas umum tetapi apa yang bermanfaat bagi masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang penting di dalam sebuah negara yang maju, contohya: jalan, jalan tol, jembatan, jaringan listrik dan lain sebagainya.
Di dalam Islam semua urusan umat diatur oleh negara. Khalifah umar bin khatab juga pernah mendanai pembangunan infrastruktur dengan anggaran khusus di baitul maal. Negara islam tidak akan memakai biaya infrastruktur dengan berhutang atau investasi asing. Negara islam memenuhi modal penuh untuk pembiayaan infrastruktur, biaya tersebut berasal dari ghanimah, khumus, zakat, jizyah serta pengelolaan sumber daya alamnya. Dengan diterapkannya sistem Islam, negara akan memiliki sumber dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bahkan masyarakat bisa menggunakan fasilitas umum secara murah bahkan bisa gratis.
