Oleh : Eti Fairuzita
Jumlah pengangguran di Kabupaten Cilacap masih tergolong tinggi. Saat ini di Kabupaten Cilacap terdapat lebih dari 90 ribu pencari kerja.
Pemerintah Kabupaten Cilacap berupaya untuk melakukan sejumlah langkah untuk menurunkan angka pengangguran, yakni melalui memaksimalkan seluruh UMKM dan menarik investor.
"Angka pengangguran terbuka setiap tahun menurun, saat ini 8,74 persen, di tahun 2025 kita optimis bisa 5 persen," katanya.
Dikatakan Awaluddin, UMKM dinilai mampu menyerap tenaga kerja lokal, sehingga dengan makin banyaknya lapangan kerja maka angka penangguran akan semakin rendah.
Meski dikenal sebagai kota industri, namun tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Cilacap saat ini masih tinggi. Dimana jumlahnya mencapai 91.510 orang. Kondisi tersebut membuat perhatian sejumlah pihak.
"Meskipun Cilacap merupakan kota industri namun sebetulnya membutuhkan banyak tenaga kerja," kata Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK, Warsito.
Dia mengatakan, saat ini pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi bagi angkatan kerja sangat diperlukan agar menghasilkan tenaga kerja yang handal, kreatif, dan mampu memenuhi tuntutan pasar kerja.
"Daerah perlu memiliki langkah bersama dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi untuk perbaikan yang signifikan untuk daerahnya," kata dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Ferry Adhi Dharma mengatakan, pihaknya telah menentukan arah kebijakan penanam modal, antara lain peningkatan iklim penanaman modal, termasuk penguatan kelembagaan penanaman modal daerah, persebaran penanam modal, dengan fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energi.
“Kemudian juga penanaman modal berwawasan lingkungan, pemberdayaan usaha mikro kecil menengah dan koperasi. Lalu pemberian fasilitas kemudahan atau insentif penanaman modal, serta promosi penanam modal,” katanya kepada serayunews.com, Jumat (10/3/2023).
Ia menjelaskan, pihaknya bahkan telah merancang rencana umum penanaman modal sampai 2025 mendatang. Di 2024 target investasi akan naik menjadi Rp1,6 triliun dan 2025 akan naik kembali menjadi Rp1,7 triliun, dengan menyesuaikan kebutuhan investasi.
Pengangguran merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dan tak kunjung usai. Pengangguran muncul ketika jumlah pencari kerja yang ada secara relatif atau absolut lebih banyak dibandingkan lowongan kerja yang tersedia sehingga sebagian pencari kerja tidak dapat diserap oleh pasar kerja. Bahkan ketimpangan ini turut menyumbang angka pengangguran yang cukup besar di negeri ini. Tingginya angka pengangguran tentu berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat.
Karena itu, kondisi ini juga menunjukan bahwa negara telah gagal mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Bahkan pengangguran semakin menjadi-jadi dengan kebijakan yang mempermudah tenaga kerja asing masuk dan ikut bersaing di negeri ini.
Sebagai implementasi dari sistem ekonomi neoliberal yang diterapkan di negeri ini.
Sebagaimana dipahami, bahwa bekerja adalah kunci utama bagi masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandang, dan papan. Sementara itu dalam sistem kapitalisme biaya layanan kesehatan dan pendidikan harus ditanggung sendiri oleh masyarakat. Oleh sebab itu, pendapatan dari bekerja juga digunakan untuk menanggung kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut. Maka bisa dibayangkan seandainya para pencari nafkah yakni ayah dalam sebuah keluarga menjadi pengangguran, maka isteri dan anak-anaknya akan hidup merana. Bukan hanya hidup dalam kelaparan, stunting (kurang gizi) tetapi mereka juga hidup dalam kebodohan dan rentan terhadap penyakit.
Di sisi lain, program pendidikan vokasi pun saat ini menunjukkan bahwa pemerintah telah gagal menyediakan lapangan pekerjaan secara mandiri karena terkooptasi oleh kepentingan industri.
Hal ini wajar terjadi, sebab sistem kapitalisme menjadikan para pemilik modal (industri) menjadi penguasa sesungguhnya, sementara penguasa hanya dijadikan sebagai corong regulator yang memuluskan kepentingan mereka.
Sehingga pendidikan vokasi dirancang hanya untuk mencetak tenaga kerja teknis atau buruh, bukan tenaga ahli, dan ketika mereka masuk ke dalam kancah bekerja, tentunya standar gaji yang mereka peroleh tidaklah tinggi. Maka teori yang merumuskan jika angkatan produktif siap bekerja, dan mereka bekerja kemudian mendapatkan upah, upah itu bisa mensejahterakan serta menggerakkan roda ekonomi, tidaklah tepat. Bahkan iklim investasi khususnya yang dikembangkan di Kabupaten Cilacap hanya menguntungkan para investor dan korporasi.
Terlebih keberadaan UMKM saat ini pun tidak mampu bersaing dengan produk luar negeri yang harganya jauh lebih murah namun dengan kualitas yang tinggi.
Mirisnya, kondisi ini terjadi di negeri yang dianugrahi oleh Allah Swt kekayaan alam yang melimpah ruah. Di sadari atau tidak, penerapan sistem kapitalismelah sumber persoalan tingginya angka pengangguran di negeri ini.
Sistem kapitalisme merupakan sistem buatan manusia yang menghilangkan kewajiban negara sebagai pengatur urusan rakyat. Rakyat dibiarkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri tanpa ada jaminan dari negara. Seperti penyediaan lapangan pekerjaan yang luas, pemberian pendidikan terbaik, pemberian pelatihan kemampuan bekerja dan lain-lain secara gratis.
Sistem ini telah menjadikan negara bertindak sebagai regulator yang menjadikan hampir seluruh aspek kehidupan dikuasai oleh para korporat (pemilik modal). Alhasil, para pemilik modal dapat mengembangkan kekayaannya dengan melakukan usaha yang mendatangkan untung besar. Para kapitalis dengan modalnya yang besar dilegalkan oleh negara mengelola sumber daya alam yang sejatinya milik rakyat.
Sementara negara hanya menarik pajak dari mereka.
Kalaupun para pemilik modal tersebut membutuhkan tenaga para pekerja tersebut hanya digaji dengan upah minimum dan sering kali tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya.
Sebab, pekerjaan yang disediakan hanya sebagai buruh atau pekerja kasar.
Dengan demikian, sistem kapitalisme telah nyata menyumbang persoalan pengangguran di negeri ini tidak bisa dipungkiri lagi.
Berbeda dengan penerapan dalam sistem pemerintahan Islam, yakni Khilafah. Dalam sistem pemerintahan Islam negara memiliki visi menjamin pemenuhan seluruh kebutuhan primer warga negaranya. Selain itu, rakyat diberikan akses demi memenuhi kebutuhan sekunder dan jaminan ketersediaan kebutuhan pokok bagi kalangan yang kurang mampu. Khilafah akan menjalankan mekanisme praktis dalam upaya pemerataan ekonomi dan kesejahteraan hingga menumpas pengangguran yaitu melalui penerapan sistem ekonomi Islam.
Sistem ekonomi Islam tegak di atas prinsip kepemilikan yang khas, yang membagi antara kepemilikan negara, kepemilikan umum, dan kepemilikan individu. SDA yang melimpah dan tidak terbatas jumlahnya ditetapkan sebagai kepemilikan umum (milik rakyat) karena itu diharamkan untuk dikuasai oleh individu bahkan oleh negara sebagaimana yang terjadi pada sistem saat ini.
Allah Subhanahu wa ta'ala pemegang kedaulatan tertinggi alias sumber hukum memang telah menetapkannya sebagai milik umum. Adapun negara diperintah syariat untuk mengelolanya dan menggunakan hasilnya sebagai modal untuk menyejahterakan rakyat. Khususnya melalui jaminan pemenuhan hak kolektif rakyat, yaitu kesehatan, pendidikan, keamanan, layanan infrastruktur dan fasilitas umum lainya.
Sehingga tercipta lingkungan hidup yang layak, kondusif, dan lain-lain. Dari sini saja kita dapat melihat betapa negara dalam sistem Islam punya sumber pemasukan keuangan yang demikian besarnya. Terlebih Allah menganugrahkan wilayah negeri muslim memiliki sumber kekayaan yang melimpah. Belum lagi sumber kekayaan milik umum berupa padang gembalaan dan perairan yang potensi pengembangannya juga sangat luar biasa.
Khilafah juga akan meningkatkan etos kerja dan produktivitas kerja masyarakatnya yang mampu bekerja. Dalam hal ini, Khilafah menjamin ayah atau para wali untuk mendapatkan pekerjaan layak yang memungkinkan bagi mereka memperoleh harta untuk menafkahi keluarga yang ditanggungnya. Tentu saja mutlak diperlukan pemberian pendidikan keterampilan kerja sesuai dengan minat dan kemampuannya.
Di samping itu, lapangan pekerjaan juga disediakan seluas-luasnya oleh negara.
Pengelolaan SDA secara mandiri oleh negara, otomatis akan membuka lapangan kerja di banyak lini mulai dari tenaga ahli hingga tenaga terampil. Ini sekaligus akan menghapuskan pengangguran, apalagi jika pengelolaan dilakukan di semua jenis SDA. Demikianlah solusi Islam dalam mencegah dan mengatasi masalah pengangguran. Semoga umat makin sadar bahwa kebaikan sistem Islam ini yang akan terwujud melalui tegaknya institusi Khilafah Islam.
Wallahu alam bish-shawab
Tags
Opini
