Ekonom Pakta Muhammad Hatta, S.E., M.M menerangkan jika Ibukota itu bukan sekedar persoalan eksistensi namun berkaitan dengan ekonomi. "Persoalan DKI Jakarta tidak hanya karena faktor eksistensi, melainkan keberadaan ibukota tadi mendorong ekonomi yang ada di wilayah itu," paparnya dalam Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara, Ngaruh Buat Rakyat? di kanal YouTube Khilafah News, Senin (11/03/2024).
Pak Hatta, sapanya, banyak pihak yang menanyakan bagaimana nasib ekonomi di Jakarta jika sudah tidak menjadi Ibukota. Sejak disahkannya undang-undang no 21 tahun 2023, status DKI Jakarta bukan lagi sebagai Ibukota.
Menurutnya, nasib perekonomian suatu daerah tergantung komponen pembentuknya atau disandarkan kepada mekanisme yang berlaku.
Mekanisme yang mengatur perekonomian harus menghasilkan keadiladan kesejahteraan bagi semua pihak. "Bicara Ibukota bukan sekedar bicara wilayah, akan tetapi bagaimana mekanisme yang berlaku sehingga perekonomian akan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan," jelasnya.
Jika dilihat, 90 persen perputaran uang di Indonesia berada di DKI Jalarta, bahkan ekonomo yang diadopsi adalah ekonomi ribawi
"90 persen perputaran uang ada di Jakarta, jika pun nanti pindah ke Kalimantan Timur maka besar peredaran uang juga di Ibukota karena konsep ribawi yang diadopsi maka uang mengejar tingkat suku bunga, bukan mengejar siapa yang memiliki keahlian yang bagus," pungkasnya.
Nabila Sinatrya
